Sidang PPKI

Share
Comment 2 reply
Sidang PPKI

Jika kalian mencari tahu tentang apa itu PPKI, bagaimana sejarah dari organisasi tersebut, maka berkunjung ke yuksinau.id adalah hal yang tepat.

Sebab yuksinau.id akan memberikan segala informasinya secara lengkap mengenai PPKI, dari awal sejarah, hingga pembubarannya.

PPKI adalah salah satu organisasi bentukan pemerintahan Jepang yang dibuat pada tanggal 7 Agustus 1945 yang bertugas untuk menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah ketatanegaraan untuk menghadapi penyerahan kekuasaan pemerintahan dari Jepang kepada Indonesia.

PPKI beranggotakan 21 orang, dengan ketuanya yaitu Soekarno dan wakilnya adalah Moh. Hatta. Untuk penasehatnya ditunjuklah Mr. Ahmad Subardjo.

Kemudian tanpa sepengetahuan Jepang, PPKI menambahkan 6 anggotanya yakni Wiranatakusumah, Ki Hadjar Dewantara, Mr. Kasman Singodimedjo, Sayuti Melik, Iwa Kusumasumantri, dan Ahmad Soebardjo.

Organisasi ini dibentuk dengan tujuan untuk menarik simpati berbagai golongan yang ada di Indonesia.

Supaya mereka mau membantu Jepang dalam perang pasifik, yang dimana kedudukan Jepang semakin terdesak.

Tak hanya itu, Jepang juga berjanji untuk memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia dengan melalui Perjanjian Kyoto.

Pada saat Rusia bergabung dengan pihak sekutu dan menyerbu Jepang dari Manchuria.

Pada saat itu pemerintah Jepang mempercepat putusan kemerdekaan Indonesia yang dimana telah direncanakan oleh BPUPKI pada tanggal 17 September 1945.

Kemudian 3 tokoh besar PPKI yakni Soekarno, Hatta, dan Radjiman diterbangkan menuju Dalath (Saigon) untuk menemui Jenderal Terauchi untuk merestui pembentukan negeri boneka tersebut.

Pada tanggal 14 Agustus 1945 ketiga tokoh tersebut kembali ke Jakarta dimana pada waktu itu Jepang sedang menghadapi pemboman AS yang terjadi di Hirosima dan Nagasaki.

Pada saat itu, golongan tua dan golongan muda terlibat pro dan kontra, dimana golongan muda melihat Jepang semakin melemah, tetapi golongan tua tetap pada pendirian untuk menyerahkan keputusan pada PPKI.

Namun keputusan tersebut tidak disetujui oleh golongan muda yang menganggap bahwa PPKI adalah boneka Jepang serta tidak menyetujui lahirnya proklamasi kemerdekaan dengan cara yang telah disetujui oleh Jenderal Besar Terauchi di dalam pertemuan di Dalath.

Golongan muda menginginkan proklamasi kemerdekaan dengan kekuatan sendiri dan lepas dari pemerintahan Jepang.

Menanggapi sifat golongan muda yang radikal, Soekarno berpendapat bahwa kemerdekaan Indonesia yang datang dari pemerintah jepang atau usaha sendiri bukanlah menjadi soal.

Karena pada faktanya Jepang sudah kalah. Selanjutnya yang harus dirundingkan adalah menghadapi sekutu yang sedang berusaha untuk mengembalikan kekuasaan Belanda di Indonesia.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan proklamasi kemerdekaan dibutuhkan suatu revolusi yang terorganisasi.

Para pihak dari bangsa Indonesia menginginkan untuk berbincang mengenai proklamasi kemerdekaan di dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

PPKI

PPKI adalah singkatan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dalam bahasa Jepang disebut juga dengan Dokuritsu Zyunbi Inkai.

Organisasi ini merupakan organisasi yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.

Sejarah PPKI

sejarah ppki

PPKI pada mulanya beranggotakan 21 orang yang berasal dari Jawa dan luar Jawa. Namun kemudian, Ir. Soekarno menambah 6 orang lagi tanpa sepengetahuan Jepang. Hal tersebut juga membuktian bahwa PPKI merupakan organisasi yang mandiri dan tidak tergantung kepada Jepang.

Setelah BPUPKI selesai melaksanakan tugasnya yakni untuk menyiapkan konsep pembukaan UUD 1945 serta batang tubuh UUD 1945.

Selanjutnya organisasi tersebut membubarkan diri dan mulai mengusulkan membentuk sebuah organanisasi baru yaitu PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang diberikan tugas untuk melaksanakan kemerdekaan Indonesia serta mengambil langkah-langkah nyata untuk membentuk suatu negara.

Sedangkan, pada waktu itu kedudukan Jepang semakin melemah dengan desakan yang diberikan oleh pihak sekutu, sehingga pimpinan Jepang yang berada di wilayah selatan mengadakan rapat pada akhir bulan Juli 1945 di Singapura.

Dalam rapat tersebut telah menghasilkan persetujuan mengenai kemerdekaan Indonesia yang akan diberikan pada tanggal 7 September 1945, setahun setelah dari pernyataan Koiso.

Namun di bulan Agustus, terjadi perubahan yang sangat cepat.

Hingga pada akhirnya Jenderal Terauchi pada tanggal 7 Agustus menyetujui tentang pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Dokuritsu Junbi Inkai) yang dimana bertanggung jawab untuk melanjutkan pekerjaan BPUPKI serta mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan.

Sebab dalam waktu dekat akan diadakan pemindahan kekuasaan dari Jepang kepada bangsa Indonesia.

Pada tanggal 9 Agustus 1945, tiga tokoh besar yaitu Soekarno, Hatta, dan Radjiman Wediodiningrat diundang untuk berkunjung ke Dalat (Saigon) yang merupakan tempat kedudukan Jenderal Terauchi sang panglima seluruh angkatan perang Jepang di Asia Tenggara.

Tujuan di undangnya ketiga tokoh bangsa tersebut yakni untuk melantik secara simbolis Ir. Soekarno sebagai ketua PPKI dan Drs. Moh. Hatta sebagai wakil ketuanya.

Acara pelantikan tersebut dilakukan pada tanggal 12 Agustus 1945 sesampainya mereka tiba di Dalat, yang di dahului dengan pidato singkat dari Terauchi mengenai pernyataannya bahwa pemerintah Jepang yang ada di Tokyo memutuskan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia.

Keesokan harinya, oekarno, Hatta, dan Radjiman langsung kembali ke Jakarta, namun sebelum kembali ke Jakarta mereka singgah di Singapura selama satu malam.

Sesampinya di Jakarta, mereka langsung disambut oleh warga Indonesia. Dan Soekarno menyampaikan pidato singkat yang berisi :

“Jika beberapa waktu yang lalu saya mengatakan bahwa akan merdeka sebelum tanaman jagung berbuah, sekarang saya katakan kepada kamu bahwa Indonesia akan merdeka sebelum tanaman tersebut berbunga.”

Dengan demikian, resmilah sudah tentang pembentukan PPKI serta dapat melakukan tugasnya pada tanggal 12 Agustus 1945.

Untuk anggota PPKI sendiri terdiri dari 21 orang yang merupakan perwakilan dari seluruh kelompok masyarakat yang ada di tanah air, yakni 12 dari tanah Jawa, 3 dari Sumatera, 2 dari Sulawesi, 1 dari Kalimantan, 1 dari Nusa Tenggara, 1 dari Maluku, serta 1 dari masyarakat Cina.

Tugas PPKI

Menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah ketatanegaraan untuk menghadapi penyerahan kekuasaan pemerintahan dari Jepang kepada Indonesia (mempersiapkan kemerdekaan Indonesia).

Tugs PPKI sebenarnya :

  • Mengesahkan Undang Undang Dasar
  • Memilih dan Mengangkat Ir.Soekarno sebagai Presiden dan Drz.M.Hatta sebagai wakil Presiden
  • Membentuk Komite Nasional untuk membantu tugas Presiden sebelum DPR dan MPR terbentuk.

Struktur Organisasi PPKI

anggota ppki berjumlah

  • Ketua : Ir. Soekarno
  • Wakil Ketua : Drs. Moh. Hatta
  • Penasehat : Mr. ahmad Soebarjo

Anggota PPKI

Pada awal pembentukan PPKI terdiri dari 21 orang yang dimana 12 orang dari Jawa, 3 orang dari Sumatra, 2 orang dari Sulawesi, 1 orang dari Kalimantan, 1 orang dari Nusa Tenggara, 1 orang dari Maluku, dan 1 orang dari golongan Tionghoa.

Berikut susunan awal pembentukan anggota PPKI :

  1. Soekarno (Ketua)
  2. Moh. Hatta (Wakil Ketua)
  3. Mr. Dr. Soepomo (Anggota)
  4. KRT Radjiman Wedyodiningrat (Anggota)
  5. P. Soeroso (Anggota)
  6. Soetardjo Kartohadikoesoemo (Anggota)
  7. Kiai Abdoel Wachid Hasjim (Anggota)
  8. Ki Bagus Hadikusumo (Anggota)
  9. Otto Iskandardinata (Anggota)
  10. Abdoel Kadir (Anggota)
  11. Pangeran Soerjohamidjojo (Anggota)
  12. Pangeran Poerbojo (Anggota)
  13. Mohammad Amir (Anggota)
  14. Abdul Maghfar (Anggota)
  15. Teuku Mohammad Hasan (Anggota)
  16. GSSJ Ratulangi (Anggota)
  17. Andi Pangerang (Anggota)
  18. H. Hamidan (Anggota)
  19. I Goesti Ketoet Poedja (Anggota)
  20. Johannes Latuharhary (Anggota)
  21. Yap Tjwan Bing (Anggota)

Kemudian, tanpa pengetahuan Jepang, PPKI menambahkan 6 orang anggota baru, yaitu :

  1. Achmad Soebardjo (Penasehat)
  2. Sajoeti Melik (Anggota)
  3. Ki Hadjar Dewantara (Anggota)
  4. A.A. Wiranatakoesoema (Anggota)
  5. Kasman Singodimedjo (Anggota)
  6. Iwa Koesoemasoemantri (Anggota)

Pertemuan dengan Marsekal Terauchi

tugas ppki

Sokarno sebagai ketua PPKI yang baru, tanggal 9 Agustus 1945 beserta Hatta dan Radjiman Wedyodiningrat diundang untuk berkunjung ke Dalat untuk menemui Marsekal Terauchi.

Namun setelah pertemuan tersebut dilakukan, PPKI sudah tidak dapat melakukan tugasnya karena desakan oleh para pemuda untuk melakukan proklamasi kemerdekaan tidak atas nama PPKI.

Karena mereka menganggap bahwa PPKI merupakan boneka buatan Jepang. Bahkan rencana rapat pada tanggal 16 Agustus 1945 tidak terlaksana karena terjadi peristiwa Rengasdengklok.

Berikut isi dari pertemuan tiga tokoh Indonesia dengan Jendral Terauchi :

  1. Pemerintah Jepang memutuskan untuk member kemerdekaan kepada Indonesia segera setelah persiapan kemerdekaan selesai dan berangsur-angsur dimulai dari pulau Jawa kemudian kepulau-pulau lainnya.
  2. Untuk pelaksaan kemerdekaan diserahkan kepada PPKI dan telah disepakati tanggal 18 Agustus 1945.
  3. Wilayah Indonesia akan meliputi seluruh bekas wilayah Hindia-Belanda.

Peristiwa Rengasdengklok

tujuan ppki

Peristiwa Rengasdengklok merupakan awal mula dari “penculikan” yang dilakukan oleh sejumlah pemuda tanah air yakni a.l. Adam Malik dan Chaerul Saleh dari Menteng 31 untuk membawa Soekarno dan Hatta ke Rengasdengklok, Karawang yang kemudian mendesak mereka untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.

Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 04.30. WIB.

Menghadapi desakan tersebut, Soekarno dan Hatta tetap dengan pendiriannya. Sementara itu, golongan muda telah menyusun rencana untuk merebut kekuasaan.

Namun sayang rencana tersebut tidak terlaksana karena beberapa anggota PETA tidak mendukung rencana tersebut.

Rencananya, Bung Karno dan Bung Hatta akan membacakan naskah teks proklamasi pada hari Kamis, 16 Agustus 1945 di Rengasdengklok, tepatnya di rumah Djiaw Kie Siong.

Bahkan bendera merah putih juga telah dikibarkan golongan muda pada Rabu tanggal 15 Agustus, karena mereka tahu esok harinya Indonesia akan merdeka.

Karena tidak mendapatkan berita dari Jakarta, Jusuf Kunto kemudian dikirim dengan tujuan untuk berunding dengan golongan muda yang ada di Jakarta.

Namun sesampainya Jusuf Kunto di Jakarta hanya dapat menemui Mr. Achmad Soebardjo, selanjutnya Kunto dan juga Achmad Soebardjo menuju Rangasdengklok untuk menjemput Soekarno, Hatta, Fatmawati dan Guntur.

Selanjutnya, Achmad Soebardjo mengajak Bung Karno dan Hatta berangkat ke Jakarta untuk membacakan proklamasi kemerdekaan di Jalan Pegangsaan Timur 56. Pada tanggal 16 tengah malam rombongan tersebut sampai di Jakarta.

Keesokan harinya, tepat di tanggal 17 Agustus 1945 pernyataan mengenai proklamasi kemerdekaan dikumandangkan dengan teks proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang telah diketik oleh Sayuti Melik menggunakan mesin ketik yang “dipinjam” (lebih tepat diambil) dari kantor Kepala Perwakilan Angkatan Laut Jerman, Mayor (Laut) Dr. Hermann Kandeler.

Piagam Jakarta

ppki dibentuk pada tanggal

Piagam Jakarta merupakan hasil putusan tentang dasar negara Indonesia yang telah dirumuskan oleh Panitia Sembilan dan telah mendapatkan persetujuan pada tanggal 22 Juni 1945 antara pihak Islam serta kaum kebangsaan (nasionalis).

Panitia Sembilan sendiri merupakan sebuah panitia kecil bentukan dari BPUPKI.

Di dalam piagam jakarta tersebut terdapat lima rumusan yang kelak akan menjadi lima sila dari Pancasila, berikut merupakan isi dari piagam jakarta :

  1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
  2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
  3. Persatuan Indonesia
  4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
  5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Di saat penyusunan UUD dalam sidang BPUPKI yang kedua, Piagam Jakarta dijadikan Muqaddimah atau preambule dalam UUD.

Pada saat pengesahan UUD berlangsung tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, istilah dari Muqaddimah diubah menjadi Pembukaan UUD yang dimana setelah bulir pertama diganti menjadi kalimat Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perubahan tersebut dilakukan atas gagasan Drs. M. Hatta atas usul A.A. Maramis setelah melakukan konsultasi dengan Teuku Muhammad Hassan, Kasman Singodimedjo serta Ki Bagus Hadikusumo.

Naskah Piagam Jakarta ditulis dalam ejaan Republik dan telah ditandatangani oleh Ir. Soekarno, Mohammad Hatta, A.A. Maramis, Abikoesno Tjokrosoejoso, Abdul Kahar Muzakir, H.A. Salim, Achmad Subardjo, Wahid Hasjim, dan Muhammad Yamin.

Memilih dan Mengangkat Presiden dan Wakil Presiden

jumlah anggota ppki

Dengan aklamasi atas usul dari Otto Iskandardinata, pemilihan Presiden dan Wakil Presidan dilakukan dengan mengusulkan supaya Ir. Soekarno menjadi presiden serta Moh. Hatta sebagai wakil presiden.

Kemudian, usulan tersebut disetujui oleh seluruh anggota PPKI.

Sementara itu, tugas dari presiden dibantu oleh Komite Nasional sebelum dibentuknya MPR dan DPR.

Sidang PPKI Pasca Kemerdekaan Indonesia

hasil sidang bpupki dan ppki

Sidang 18 Agustus 1945

Seusai proklamasi, PPKI mengadakan sidang untuk pertama kalinya pada tanggal 18 Agustus 1945 yang berlokasi di bekas Gedung Road van Indie di Jalan Pejambon untuk mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945.

Namun sebelum disahkan, terdapat perubahan mencolok dalam UUD 45, yaitu :

  1. Kata Muqaddimah kemudian diganti dengan kata Pembukaan.
  2. Pada pembukaan di bagian alenia keempat anak kalimat Ketuhanan, dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan kalimat Ketuhanan yang Maha Esa.
  3. Pada pembukaan di bagian alenia keempat anak kalimat Menurut kemanusiaan yang adil dan beradab diganti menjadi kalimat Kemanusiaan yang adil dan beradab.
  4. Pada Pasal 6 Ayat (1) yang pada awalnya berbunyi Presiden ialah orang Indonesia Asli dan beragama Islam diganti menjadi kalimat Presiden adalah orang Indonesia Asli.

Sidang 19 Agustus 1945

Hasil sidang kedua pada tanggal 19 Agustus 1945 :

  • Membentuk 12 Kementerian dan 4 Menteri Negara
  • Membentuk Pemerintahan Daerah

Sidang 22 Agustus 1945 dan Pembubaran PPKI

Sidang terakhir pada tanggal 22 Agustus 1945, dalam sidangnya PPKI membentuk 3 lembaga yaitu :

  • Membentuk Komite Nasional
  • Membentuk Partai Nasional Indonesia
  • Membentuk Badan Keamanan Rakyat

Dengan pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR) hal ini bertujuan supaya tidak memancing timbulnya permusuhan antara tentara asing dengan Indonesia.

Anggota dari Badan Keamanan Rakyat (BKR) sendiri yaitu himpunan bekas anggota PETA, Heiho, Seinendan, Keibodan, dan semacamnya.

Dan dengan adanya sidang yang ketiga tersebut serta dengan bentukan BKR tersebut otomatis PPKI secara resmi dibubarkan.

Baca juga: BPUPKI

Ringkasan

Pelantikan tokoh PPKI oleh Jendral Terauchi secara simbolik dengan cara mendatangkan Sukarno, Hatta dan Rajiman Wedyodiningrat ke Dalat (Saigon) pada tanggal tanggal 9 Agustus 1945.

Jendral Terauchi menyatakan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945 tergantung kepada kerja PPKI. Serta seluruh pelaksanaan kemerdekaan Indonesia diserahkan kepada pihak PPKI.

Persamaan antara BPUPKI dan PPKI

  1. Sama-sama organisasi bentukan Jepang
  2. DIbentuk ketika kondisi Jepang sedang lemah atau terpuruk
  3. Dibentuk dalam maksud untuk mewujudkan keinginan dari janji Koiso untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia.
  4. Hanya untuk menarik simpati rakyat.

Demikianlah ulasan singkat mengenai PPKI mulai dari sejarah, hingga pembubaran PPKI. Semoga bermanfaat.

Artikel Lainnya
Mungkin kamu juga suka artikel ini.